Dewan Akui Lemah Dalam Pengawasan Terhadap RSUD Banten

SERANG, KLIK BANTEN | Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Iksan mengakui kelemahan dalam pengawasan, pihaknya dalam kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) di RSUD Provinsi Banten tahun 2016 senilai Rp 17,872 miliar.

“Secara pribadi saya ikut prihatin atas kejadian itu. Secara kelembagaan Komisi V, harus saya akui DPRD Banten sangat lemah dalam melakukan pengawasan sehingga ini bisa terjadi,” kata Fitron melalui sambungan telpon kepada wartawan, Senin (24/7/2017).

Jika saja dalam pengawasan Komisi V DPRD Banten ketat, lanjut dia, maka akan bisa untuk antisipasi dan kontrol juga dapat dilakukan sehingga kasus tersebut tidak sampai masuk ke ranah hukum. “Di dalam rakor pernah kita konfirmasi terkait persoalan itu, kepada Direktur RSUD, namun dia tidak mendapat jawabannya secara menyeluruh,” ucap dia.

Selanjutnya, ia mengaku akan terus berusaha untuk melakukan pemantauan terkait kelanjutan kasus tersebut. Kepada pihak Kejaksaan Negeri Serang, Fitron juga sangat berharap agar dapat menjalankan sesuai dengan proses hukum yang seadil-adilnya. “Tetap untuk bisa mengedepankan praduga tak bersalah,” imbuhnya.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Serang telah menetapkan status tersangka kepada Direktur RSUD Banten, Dwi Hesti Hendarti. Ia terjerat kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) di RSUD Provinsi Banten tahun 2016 senilai Rp 17,872 miliar. (Dedi/Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 1 =