Dana Jaspel Diselewengkan, Direktur RSUD Banten Ditetapkan Tersangka

SERANG, KLIK BANTEN | Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti resmi menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) di RSUD Provinsi Banten tahun 2016 senilai Rp 17,872 miliar.

“Betul memang kita sudah tetapkan (tersangka). Penetapan itu kita lakukan setelah gelar perkara pada Kamis (20/7/2017),” kata Kasie Pidsus Kejari Serang Agustinus Olav Mangontan melalui sambungan telepon, Senin (24/7/2017).

Untuk terus mendalami kasus ini, Olav mengatakan pihak Penyidik hari ini berencana akan memeriksa 20 orang saksi-saksi dari pihak Direksi RSUD Banten dan pihak terkait. “Ada juga dari yang lain. Sebagian memang ada yang dari RSUD. Kalau nggak selesai hari ini kita lanjutkan besok,” kata Olav.

Setelah semua saksi-saksi selesai diperiksa, Olav melanjutkan pihaknya akan segera memeriksa Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti. “Setelah semua beres, baru kita lakukan periksaan kepada Direkturnya,” ucap Olav.

Sebelumnya, kasus ini diusut oleh Penyelidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Serang. Dugaaannya telah terjadi penyimpangan dana jaspel yang merugikan negara sebesar Rp 1,909 miliar.

Uang miliaran rupiah tersebut diduga mengalir ke sejumlah oknum pegawai di RSUD Banten.

Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Serang Agustinus Olav Mangontan mengatakan, penyelidikan kasus sudah kami lakukan sejak 17 April 2017 lalu. Kasus tersebut pun diusut setelah pihak penyidik mendapati informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi jaspel.

Penyidik meyakini telah terjadi serangkaian tindak pidana dan dimanfaatkan dengan menyalahgunakan wewenang serta memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan dari proses penyelidikan, jelas Olav, perbuatan dugaan tindak pidana tersebut bermula dari pemindahan dana jaspel yang berasal dari pasien umum, pasien tidak mampu pengguna SKTM dan insentif pegawai RSUD Banten baik dokter, perawat, staf serta  office boy (OB).

Sedangkan, untuk jumlah dana jaspel tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banten terdapat insentif 44 persen atau Rp 17,872 miliar. Namun dari Rp 17,872 miliar itu, terdapat uang Rp 1,909 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Uang itu, diduga telah mengalir kepada sejumlah oknum pegawai di RSUD Banten.

“Hasil dari perhitungan Inspektorat Banten menyatakan kerugian negara mencapai Rp 1,909 miliar. Tapi ini kami masih kembangkan karena tidak menutup kemungkinan bertambah,” ucapnya.

Saat proses penyelidikan, penyidik telah meminta sejumlah keterangan dari pihak terkait, termasuk Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti beserta tiga Wakil Direktur (Wadir) RSUD Banten.

“Total jumlahnya ada 18 orang yang sudah kami mintai keterangan. Direktur dan tiga Wadir juga telah kami mintai keterangan,” katanya.

Untuk proses penyidikan selanjutnya, pihak penyidik akan segera melakukan pemanggilan saksi dan mempercepat untuk melengkapi alat bukti dan mencari calon tersangka. “Kami juga akan lakukan pemanggilan saksi. Kalau untuk calon tersangka nanti, kami akan rampungkan perkara ini sesegera mungkin,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti hingga kini masih belum bisa dimintai keterangan terkait status tersangka ini. Wartawan masih mengupayakan untuk bisa mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan. (Dedi/Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 7 =