Anggota DPRD Pandeglang Meminta Gaji dan Tunjangan Bisa Dinaikan

PANDEGLANG, KLIK BANTEN | Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang diketahui meminta kenaikan gaji dan tunjangan para anggota dewan kepada Pemerintah Daerah Pandeglang. Hal itu diungkapkan oleh para anggota dewan saat mereka mengajukan Raperda Inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, Selasa (18/7/17).

Sedangkan, Juru Bicara Raperda Inisiatif DPRD, Mukhlas menjelaskan, terkait masalah kenaikan gaji dan tunjangan ini sudah sesuai dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 yang mengatur soal keuangan DPRD di setiap daerah yang telah dibacakannya pada paripurna DPRD Senin (17/7/2017) kemarin.

“Pada tanggal 2 Juni 2017, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD yang telah menjadi dasar dan pedoman pemberian hak keuangan dan belanja pendukung DPRD,” ucapnya.

Menurut Mukhlas, selaku pejabat daerah yang dinilai memiliki tugas dan wewenang, pimpinan dan anggota DPRD pun dianggap berhak untuk memperoleh tunjangan yang besarannya telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, setiap penganggaran dalam APBD juga harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

“Selain untuk peningkatan peran dan tanggungjawab DPRD, penyediaan Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD juga untuk menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan,” terang Sekretaris Komisi III itu.

Sedangkan, adapun peraturan ini dimaksudkan antara lain, untuk mengatur pemberian uang respresentasi, tunjangan-tunjangan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan kesejahteraan, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga.

“Hak keuangan DPRD dan anggaran belanja DPRD merupakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris DPRD lah yang bisa bertugas menyusun belanja DPRD yang telah diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran OPD Sekretariat DPRD,” terangnya.

Tidak hanya itu, Politisi Golkar itu juga menambahkan, terkait Perda mengenai hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD merupakan upaya untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar DPRD juga dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan pimpinan DPRD.

“Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintah daerah perlu ditunjang juga dengan kesejahteraan yang memang harus memadai,” tutupnya. (Ayu/Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 − 1 =