Fraksi Nasdem Sebut Bupati Tak Paham Cara Membaca Catatan

PANDEGLANG, KLIK BANTEN | Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Pandeglang terkait tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dikritik. Sejumlah fraksi mengkritik soal perihal rendahnya serapan anggaran di tahun 2016 sehingga mengakibatkan Silpa sebesar Rp282 miliar.

Salah satunya yang dikemukakan oleh Fraksi Nasdem dalam rapat laripurna DPRD Tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban tersebut.

Juru bicara Fraksi Nasdem, Dadi Rajadi mengatakan, meski Pemkab telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), namun dengan tingginya angka Silpa kini patut menjadi perhatian khusus agar serapan anggaran tahun berikutnya bisa lebih maksimal lagi.

“Pemkab Pandeglang pun harus bisa menyikapi keadaan Silpa tahun anggaran 2016 sebesar Rp 282 miliar. Artinya untuk penyerapan anggaran saat ini masih belum maksimal sehingga kami berharap pihak Pemkab bisa untuk meminimalisir di tahun berikutnya,” ujar Dadi saat menyampaikan pandangan partainya, Senin (10/7/2017) kemarin.

Tidak hanya itu, Fraksi partai Nasdem itu juga menyoroti soal tata cara penulisan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 yang telah disampaikan oleh Bupati pada beberapa waktu lalu. Pasalnya, di akhir pembacaan nota tersebut, Bupati justru membaca Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan dialek bahasa Inggris.

“Padahal itu hanya singkatan sebab tetap akan berbeda artinya apabila dibaca dengan ejaan Bahasa Inggris,” katanya.

Maka atas dasar itu, Fraksi Nasdem menilai jika Bupati Pandeglang tidak paham cara membaca dan menulis laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, lanjut Dadi, pihaknya kini menyarankan kepada Bupati agar bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Tim Penyusun ketika hendak membaca laporan, agar tidak ada lagi terjadi kesalahan tersebut.

“Untuk kedepan, saudari bupati bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Tim Penyusun saat dirinya akan membacakan laporan agar tidak terjadi kesalahan yang kedua kalinya,” pesannya.

Menanggapi hal itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengakui adanya kesalahan pembacaan ketika menyampaikan nota pengantar. Bahkan ia pun menyatakan jika hal tersebut tidak pantas dilakukan dalam forum resmi seperti rapat paripurna.

“Memang itu tidak baik disampaikan di forum yang resmi ini,” ucapnya.Namun ia berdalih jika hal itu dilakukannya lantaran terburu-buru akibat naskah laporan dianggap terlalu panjang.

Terlebih banyak juga menyelipkan angka-angka yang pengucapannya cukup sulit dilafalkan.

“Memang ibu (Irna menyebut dirinya) ada membacakan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Mungkin ibu tambahkan karena memang panjang sekali dengan angka-angka.

Adalagi Laporan Operasional (LO) di bawah, ibu memang kerap terburu-buru. Terkadang ibu ulang karena kepanjangan untuk membaca angka yang sangat panjang,” jelasnya.

Kendati demikian, Irna mengungkapkan bahwa hal itu merupakan kritikan yang bisa membangun dan sebagai masukan positif untuk membuat laporan pengelolaan penyelenggaraan pemerintah dalam bisa lebih baik lagi.

“Dengannya ada keritikan itu, menjadi catatan untuk bisa diperbaiki. DPRD kan memang sangat jeli sebagai lembaga pengawasan. Jadi semua hasil daripada masukan dan kritikan sangat berharga untuk kami,” tutupnya. (Dedi/Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =