Bantuan Pusat Untuk RTLH di Kabupaten Serang Tersendat

SERANG, KLIK BANTEN | Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Serang terkendala. Padahal, program itu dapat membantu untuk mengurangi banyaknya rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Serang yang berdasarkan dari data Dinas Sosial mencapai angka 17.524 unit.

Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mengalokasikan bantuan stimulan untuk 550 unit rumah di tahun 2017 ini dengan besaran bantuan Rp15 juta per unit. Namun hingga pertengahan tahun 2017, belum satupun proposal usulan yang masuk ke pusat.

Salah satu penyebab terkendalanya program ini yakni pengunduran diri Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang, Suherlan sebagai Ketua Tim Teknis.

Saat ditemui di kantornya, Suherlan membenarkan bahwa dirinya telah mengundurkan diri sebagai Ketua Tim Teknis. Alasan dia, ingin lebih fokus untuk membenahi sistem pelaporan dan pemeriksaan yang akan berpengaruh pada opini BPK.

“Memang pada bulan April ini kan OPD baru, pembenahan program, ditambah lagi dengan kita menghadapi pemeriksaan reguler BPK di awal tahun. Ini membuat (fokus pekerjaan) bercabang. Saya khawatir terhambat. Apalagi ini menyangkut bantuan. Akhirnya saya pun sampaikan ke pimpinan (pengunduran diri) secara tertulis ke Satker (Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan) karena SK-nya dari Satker bukan Bupati,” kata Suherlan kepada Klik Banten, Kamis (6/7/2017) kemarin.

Diluar dugaan, kata dia, program tersebut malah tersendat dan stagnan. “Saya kira dengan pengunduran diri saya tetap bisa berjalan normal. Ternyata pada puasa (Mei-Juni) stagnan. Begitu Ibu (Bupati Serang Tatu Chasanah) tau akhirnya menolak pengunduran diri saya. Surat (penolakan) baru saya terima kemarin (5/7/2017),” jelasnya.

Suherlan mengaku optimis bahwa pihaknya bisa menyelesaikan usulan bantuan tersebut dengan sisa waktu yang ada. Pekerjaan semakin berat karena menurut dia ada penambahan 200 unit rumah hingga total bantuan mencapai 750 unit rumah.

“PR (pekerjaan rumah) kita bertambah sedangkan Agustus sudaah realisasi. Usulan harus sudah masuk sebelum Agustus. Makaya kita ekstra mulai dengan rapat tadi (dengan jaksa TP4D),” katanya.

Suherlan menampik bahwa penyebab pengunduran dirinya akibat adanya intervensi dari pihak manapun. Ia menegaskan bahwa dirinya ingin fokus menyelesaikan pelaporan reguler di BPK. “Intinya tidak ingin terhambat,” tandasnya.

Ditemui di kantornya, Kasie Perumahan Dinas Tata Bangunan Iim Rohimudin menjelaskan bahwa pihaknya menemui kendala pendataan di lapangan. “Data kita 2016 misalnya di Cinangka ada 14 unit, kenapa harus dipaksa jadi 75 unit. Itu hal kecil diverifikasi,” katanya.

Data di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang menyebutkan 12.139 unit rumah dalam kondisi tidak layak huni. “Data itu kita by name by address. Ini data clear,” terangnya.

Selain itu, ia tidak menampik bahwa pengunduran diri Suherlan menjadi salah satu faktor lainnya. “Kemungkinan ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” kata dia.

Untuk diketahui, 550 unit rumah yang mendapat program BSPS tersebut terdapat di Kecamatan Cinangka di Desa Bantarwangi sebanyak 75 unit, Desa Cinangka 75 unit, Desa Cikolelet 75 unit, Desa Mekarsari 53 unit, Desa Rancasanggal 54 unit, Desa Umbultanjung 75 unit.

Sedangkan di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang sebanyak 50 unit, Desa Pedaleman Kecamatan Tanara sebanyak 50 unit, Desa Koper Kecamatan Cikande 43 unit. (Ayu/Dedi/Red). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − 4 =