Perpres Sekolah 5 Hari Harus Bisa Membahas Soal Pendidikan Berkarakter

KLIK BANTEN | Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tentang sekolah 5 hari saat ini yang sedang disusun. Parlemen berusaha untuk mengusulkan supaya batang tubuh Perpres tersebut harus bisa mengulas soal karakter.

Tidak seperti Permendikbud 23/2017 yang isinya tentang Hari Sekolah, akan tetapi dipakai untuk penguatan pendidikan karakter.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah menjelaskan untung saja Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah itu segera dicabut.

Jika tidak maka bisa bakal memicu potensi salah arah dalam untuk penerapan pendidikan karakter di sekolah. ’’Cari apa makna dan indikator pendidikan karakter saja tidak ada di Permendikbud tersebut,’’ kata politikus Golkar itu di Jakarta Kamis lalu (22/6).

Sehingga wajar saja jika ujungnya Permendikbud itu bakal bisa menuai protes dari kalangan masyarakat dan usianya hanya sesaat.

Ferdiansyah juga berharap kepada Kemendikbud harus bisa untuk membedakan mana urusan birokrasi kepegawain guru PNS dengan urusan pendidikan karakter. Keduanya tidak cukup diatur dalam satu buah Permendikbud.

Sedangkan menurut Ferdiansyah, yang muncul saat ini adalah soal jam kerja guru di sekolah agar bisa dibuat lebih panjang. Lama bekerja guru berkurang dari semula enam hari, menjadi lima hari kerja. Kemudian untuk bisa mengisi tambahan waktu itu, maka perlu disisipkan muatan pendidikan karakter.

Ferdi juga menegaskan kalaupun untuk mengejar beban kerja 40 jam dalam sepekan, siswa tidak harus berada di sekolah sampai delapan jam sehari.

Menurutnya kalau Kemendikbud niatnya untuk bisa mengejar beban kerja itu, jumlah hari sekolah bisa saja tetap enam hari (Senin-Jumat). Dengan rata-rata setiap hari durasi belajarnya ditambah menjadi tujuh jam.

’’Khusus pada hari Jumat dan Sabtu pulangnya bisa lebih pagian dibanding pada hari lainnya,’’ ucapnya.

Dia juga berharap kepada pihak Kemendikbud dan kementerian serta lembaga lain untuk bisa lebih sabar serius dalam menyusun Perpres sekolah lima hari atau penguatan pendidikan karakter.

Kalau memungkinkan pembahasannya perlu untuk bisa melibatkan akademis dan kalangan dari masyarakat umum. Termasuk nantinya keputusan sebuah sekolah bisa untuk menerapkan sekolah lima hari, juga harus sesuai dengan kesepakan bersama para orangtua siswa.

’’Jika ada orangtua yang merasa keberatan anaknya untuk berada di sekolah sampai sore, sekolah tidak boleh memaksa,’’ katanya.

Sebab karena pasti ada alasan tertentu yang mendasar bagi orangtua sehingga mereka merasa keberatan anaknya berlama-lama di sekolah. Misalnya untuk orangtua yang anaknya ikut membantu bekerja. Atau anak yang sudah terlanjur ikut kursus dengan kualitas jauh melebihi di sekolah.

Mendikbud Muhadjir Effendy juga saat ini masih bersikukuh bahwa Permendikbud 23/2017 itu belum dicabut. ’’Jika nanti Perpresnya sudah keluar, baru ada ketentuan baru,’’ katanya.

Muhadjir juga mengatakan Kemendikbud telah menyiapkan sekitar 9.000 unit sekolah untuk menerapkan sekolah lima hari mulai Juli mendatang.

Namun dia juga tidak ingin banyak berkomentar, sampai nanti keluar Perpres sebagai landasan hukumnya.

Muhadjir juga mengatakan telah siap untuk menerima banyak masukan dari kalangan pihak dalam persiapan untuk menyusun Perpres itu. Terkait adanya masukan bahwa sekolah lima hari tidak bisa dijalankan di semua sekolah, menurutnya sejak awal Kemendikbud memang telah menerapkannya secara terbatas.

’’Dengan kompleksitas kondisi sekolah, kebijakan memang tidak bisa berjalan di semuanya bebarengan,’’ tuturnya. (Dedi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 10 =