Krisis Representasi Politik

Politik  yang hanya berkiblat pada kekuasaan akan berujung pada pemujaan terhadap diri sendiri. Penumpukan kekuasaan menimbulkan penguatan mitos politik feodalistik, yakni “l’etat c’est moi“ (negara adalah saya). Karena saya adalah negara, maka kepentingan dan kebutuhan saya harus dipenuhi. Perilaku seperti ini sendang merambah di ruang DPR RI.

Karena itu tidak heran jika akhir-akhir ini wakil rakyata kita di Senayan meminta penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD, rencana penambahan itu justru menjadi beban anggaran negara.

Tentu, publik masih ingat anggota DPR RI Setya Novanto yang menggadaikan martabat negara kepada PT Freeport untuk kepentingan pribadi. Simbol kedaulatan rakyat yang pernah melekat padanya sebagai Ketua DPR RI digunakan untuk melayani syahwat kekayaan pribadi. Sementara rakyat diminta hidup sederhana, Novanto justru minta jatah saham. Moral hazard anggota dewan terhormat ini telah melukai nurani nurani rakyat.

Setali tiga uang dengan Rachel Maryam, anggota DPR RI Partai Gerinda. Di Media Sosial, para netizen ramai-ramai mengurai arogansinya terhadap pejabat KBRI di Paris, Prancis. Rachel Maryam meminta kedutaan RI di Paris menyiapkan fasilitas negara untuk melayani kepentingan pribadinya.

Padahal, anggota dewan terhormat itu tidak sedang bertugas, melainkan “jalan-jalan” di Prancis. Jabatan memang seringkali membuat orang lupa diri. Atau mungkin ia masih merasa sebagai selebritas dan bukan wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat Rachel seharusnya memperjuangkan aspirasi konstituennya, bukan malah meminta fasilitas pribadi.

Aspirasi rakyat memang selalu gagal di ruang anggota dewan terhormat. Anggota dewan cenderung menuntut “perhatian”. Kita masih ingat para anggota dewan tersebut meminta gedung baru yang representatif. Permintaan ini dipaksa untuk segera direalisasi.

Ketika rakyat menolak, proposal gedung perpustakaan dewan dilambungkan ke publik. Anggota DPR tersebut berdalih, gedung perpustakaan demi kecerdasan anak-anak bangsa. Gedung perpustakaan tersebut dikatakan akan menjadi perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Selain menjadi ruang baca, ruangannya juga disatukan dengan ruang kerja anggota dewan.

Adakah tersirat dibalik ngotot anggota dewan tersebut? Tentu ada. Tindakan anggota dewan itu terbaca sebagai rasional instrumental (Zwerk Rational). Rasionalitas instrumental merupakan sebuah konsep teoritis tindakan sosial Weberian (Sosiolog Max Weber). Rasionalitas instrumental dijabarkan sebagai tindakan yang merujuk pada tujuan.

Tetapi, rasionalitas instrumental seringkali berarti pembelokan tujuan yang sesungguhnya. Tujuan jadi alat, alat jadi tujuan. Anggota DPR menjadikan proyek perpustakaan dewan sebagai alat untuk mendapat keuntungan ekonomi di balik proyek tersebut.

Proyek adalah urusan berkaitan dengan keuntungan pribadi. Proyek pembangunan wisma atlet di Hambalang adalah contoh gamblang rasionalitas instrumental desain proyek anggota DPR tersebut.

Secara tidak langsung, aksi politik akrobatik para anggota dewan tersebut menyuguhkan niat tak-etis mereka di muka publik. Ada kongsi untuk korupsi berjamaah. Bahwa, masing-masing anggota berkerja dengan menguatkan argumentasi. Tujuannya sama, yakni menggarong uang rakyat masuk ke rekening pribadi.

Boleh jadi, para anggota dewan itu sudah kehilang urat malu. Mereka mengalami disorientasi politik. Anggota dewan tidak lagi mereprensentasikan rakyat, tetapi eksis untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Demokrasi representatif ternyata belum memunculkan “sang demokrat” sejati. Politisi minus negarawan. Sementara rakyat selalu menjadi kawanan yang hanya dibutuhkan menjelang Pileg (Pemilu Legislatif).

Kekecewaan terhadap sistem demokrasi nyaris selalu muncul dengan sikap apatis yang menggunung. Sementara para anggota dewan masih asik sendiri dengan perilaku politik yang cenderung pragmatis. Benarlah apa yang dikatakan oleh seorang novelis Portugal, pemenang Nobel, José Saramago: “pemilihan umum telah jadi representasi komedi absurd yang memalukan.” Tentu karena para anggota dewannya tidak pernah merepresentasikan kehendak rakyat.

Sejatinya, anggota DPR RI adalah simbol kedaulatan rakyat. Hanna Fenichel Pitkin dalam bukunya The Concept of Representation (1967) menulis lembaga legislatif sebagai symbolic representation.

Sebagai simbol, anggota Dewan harus menghadirkan insting politik rakyat di hadapan kekuasaan pemerintah eksekutif. Perannya adalah mempertanyakan setiap kebijakan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu, Anggota dewan juga memerankan substantive repesentation.

Di sini, secara politik para anggota dewan memperjuangkan kehendak dan kepentingan rakyat. “Acting for others”, dalam terminologi Pitkin. Jadi, perjuangan politik harus diarahkan kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi, partai politik atau kelompok.

Akan tetapi, peran symbolic dan substantive representation tidak bisa dijalankan secara maksimal. Sebab, secara etika laku politik para anggota dewan telah jauh meninggalkan urusan rakyat.

Paham etika menuntut para anggota dewan mempertanyakan apakah mereka masih layak mewakili rakyat. Ketika laku dan peran anggota dewan hanya bertumpu pada ketamakan dan arogansi kekuasaan, maka lembaga legislatif telah kehilangan legitimasi etis. Sebab kekuasaan rakyat direpresentasi oleh para anggota dewan telah tumpul dan mandul oleh virus-virus korupsi, kolusi dan nepotisme.

Realitas demokrasi representif memang acapkali berhenti pada laku dan omongan para anggota anggota dewan. Tetapi masih ada harapan ketika rakyat tidak duduk diam dan berpangku tangan melihat aksi akrobatik para anggota dewan.

Selalu ada kritik dan koreksi yang efektif untuk menekan kecenderungan buruk para anggota dewan. Di sini, politik bukan hanya runtinitas dan perilaku aktor-aktornya, tetapi aktivitas yang aktif dari rakyat untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Karena itu, lembaga representatif atau anggota dewan harus terus dipantau agar tidak tersandera politik Actionian, “power tends to corrupt”. Dalam kondisi krisis representasi politik, tugas publik adalah mengembalikan peran dan fungsi lembaga Legislatif, yakni mengontrol kebijakan publik demi kebaikan bersama. Kedaulaan rakyat merupakan nafas politik.  anggota dewan terhormat. ****

 

****Tulisan ini di buat oleh almarhum Bonaventura S, Wartawan Senior yang memiliki pengalaman kerja di beberapa media terkemuka di Indonesia, Meski harus berjuang melawan penyakit Jantung yang dideritanya, Almarhum tetap Produktif berkarya di bidang jurnlistik dan terakhir bekerja sebagai Pemimpin Redaksi di KLIK BANTEN, tulisan diatas adalah buah karya Almarhum menjelang tutup usia pada Tanggal 7 Juni 2017.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − five =