BPK dan Penodaan Integritas Kelembagaan

Ibarat hujan sehari menghapus kemarau setahun. Itulah ungkapan yang sepatutnya dialamatkan kepada kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia saat ini. Segala usaha dan perjuangan hanya sia-sia untuk dikenang oleh rakyat kebanyakan.

Nilai integritas dan kredibilitas yang diadopsi publik sebagai salah satu lembaga terhormat danantikorupsi kini justru meninggalkan luka menganga di benak publik. Serentak euforia publik dari Sabang hingga Merauke lantas bertanya, quo vadis Indonesia?

Kesejahteraan dan keadilan sosial yang menjadi harapan utama seluruh rakyat sedang dinodai oleh suatu lakon korupsi yang dramatis. Sangat miris memang bila dibicarakan lebih komprehensif. Sebab ruang kritik yang tercipta di kalangan masyarakat luas adalah konsep irasionalitas dan nihilnya nilai etis-moral yang sejatinya menjadi dasar nurani untuk membendung segala bentuk ketamakan yang melekat dalam diri para anggota BPK serta jaringan lainnya.

Indonesia dalam beberapa pekan terakhir seolah disibukan dengan berbagai persoalan yang turut menyita atensi guna menyoal esensi demokrasi yang dipandang kebablasan karena tengah dipolitisasi aneka tindakan diskriminatif baik dalam bidang hukum, sosial, politik, bahkan melibatkan persoalan Suku, Ras, Agama, serta Golongan (SARA).

Di balik karakter sosio-politis yang bertendensi memecah-belah tersebut, lagi dan lagi kita harus kembali berurusan dengan fenomena “suap” yang juga merupakan bias dari korupsi. Berbagai sosial media melansir berita-berita yang meninggalkan nada kausalitas serta menyekap daya imajinasi publik ke arah tafsiran retoris.

Suatu tanda tanya yang sejatinya tak harus dibicarakan sebab BPK menjadi media utama dalam usaha menjaga stabilitas, kredibilitas, serta nilai transparansi atas kelembagaan negara lainnya. Pada ranah ini, fakta suap hadir sebagai skandalon yang mencederai dan menodai integritas BPK sebagai lembaga negara.

Suap dalam Sejarah

Antusiasme publik dalam menyoal fenomena suap yang melibatkan BPK dalam beberapa pekan  belakangan mengingatkan kita tentang suatu opini yang ditulis Herry Priyono, seorang dosen dan Ketua Program Studi Magister Filsafat pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Dalam ulasannya, beliau coba mendeskripsikan bagaimana kronologi sejarah kelam tentang suap yang pernah terjadi di Amerika Serikat (AS) beberapa tahun silam.

Sebelum tahun 1977, tidak ada undang-undang yang melegalkan apakah suap yang dilakukan perusahan AS kepada para pejabat negara-negara lain untuk memenangi kontrak bisnis merupakan tindakan korupsi. Dikisahkan bahwa sampai pertengahan tahun 1977 terungkap sedikitnya 400 perusahan AS menyuap para pejabat pemerintah lain dengan jutaan dollar untuk memenangi kontrak bisnis di luar negeri.

Matarantai skandal yang bermula dari kisah Watergate (17 Juni 1972) sampai praktik suap yang meluas tersebut telah memicu penetapan undang-undang antikorupsi yang disebut Foreign Corrupt Practices Act, yang kemudian ditandatangani Presiden Jimmy Carter, 19 Desember 1977. Sejak saat itu, segala bentuk suap yang dilakoni perusahan AS kepada para pejabat, perantara, dan pelaku bisnis untuk tujuan apa pun dikategorikan sebagai aksi korupsi.

Bertitik-tolak dari sejarah kelam di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa peran dan esensi hukum yang diberlakukan dalam berbagai ranah kehidupan bisa mengubah definisi tentang suatu aksi yang awalnya bukan korupsi menjadi korupsi. Meminjam pemikiran John T. Noonan Jr, padahal sudah cukup pasti bahwa suap (bribe) merupakan model paradigmatik korupsi dan dipandang sebagai kejahatan besar, bahkan sejak ribuan tahun.

Model paradigmatik sebagaimana diutarakan John Noonan mengindikasikan suatu kerangka berpikir dalam menjustifikasi esensi serta makna substantif dari suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi. Fakta suap yang melibatkan pihak BPK dan beberapa anggota Kementrian Desa yang kini menjadi viral sosial media turut menstimulasi aspek rasionalitas publik untuk berpikir kritis dalam menggugat fenomena korupsi.

Sejarah seperti diutarakan di atas adalah satu dari sekian juta kasus suap di dunia yang belum termediasi ke ranah hukum. Dari dan melalui sejarah, saya mengajak pembaca untuk menilai kembali fenomena korupsi.

Memahami Fenomena Korupsi

Secara etimologis, korupsi berasal dari kata bahasa Latin, corruptio (tindakan atau kondisi busuk, rusak dan merosot), kata kerja corrumpere (merusak, membusukan, mencemarkan), sementara corruptor artinya perusak, pemerdaya, penyuap.

Dari pengertian etimologis, kita secara sederhana mengartikan bahwa merusak dan kerusakan adalah deskripsi tentang fenomena kehancuran secara fisik (bentuk dan keutuhan). Dalam aspek sosial tercermin dalam fenomena kerusakan dari kemurnian hakiki.

Sementara secara moral bisa mengindikasikan suatu bingkai kehancuran soal integritas dan tatanan. Di sinilah, penodaan integritas atas suatu lembaga bisa terjadi. Penodaan integritas persis terjadi ketika BPK yang dipandang santun sebagai lembaga terhormat ikut terlibat dalam pelbagai aksi yang bertentangan dengan nilai moral.

Penodaan integrtas kelembagaan terjadi karena BPK menjadi pelaku protagonis di balik aksi suap. BPK seakan melagalkan tindakan yang seharusnya tidak terjadi secara moral. BPK hanya terjebak pada klaim korupsi secara etis-normatif. Oleh karena itu, tindakan BPK yang ikut menadah suap dari kementrian Desa bisa menodai integritas karena mengeliminir nilai etis-moral dari suatu tatanan kolektif.

Hal ini mengindikasikan bahwa lakon dramtis berupa suap yang melibatkan BPK tak jauh berbeda dengan kisah puluhan tahun silam layaknya terjadi di Amerika Serikat. Pada satu sisi, kepekaan sosial yang ditunjukan BPK dalam menerima suap untuk memenuhi aspirasi Kemendes berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (O-WTP) secara moral tak dibenarkan. Pada sisi yang lain, tindakan BPK pun dinilai telah melanggar hukum.

Dari peristiwa ini, kemudian muncul banyak pertanyaan yang mempersoalkan pengertian substantif korupsi. Ada pihak yang bertanya, mengapa orang yang melakukan pencopetan uang tidak dikategorikan sebagai koruptor? Sementara ada pejabat negara yang menggelapkan dana diklasifikasikan sebagai aksi korupsi?

Sembari menyimak pertanyaan di atas, pertama-tama kita penting klarifikasi secara matang tentang makna perbedaan aksi koruspi yang melibatkan integritas personal dan korupsi yang melibatkan integritas kelembagaan tertentu. Berpijak pada esensi pertanyaan publik ini, kita  bisa menilai bahwa keterlibatan BPK dalam menerima suap adalah aksi korupsi karena menodai integritas kelembagaan. Sebab BPK secara struktural kelembagaan memiliki badan hukum dan karenanya segala aksi yang bertentendsi korup dinilai imoral.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kasus suap yang melibatkan BPK kita berharap negara tetap konsisten pada tata kelola hukum positif untuk menghukum secara adil dan seberat-beratnya semua pelaku apabila terbukti bersalah. (**)

 

**Tulisan ini di buat oleh almarhum Bonaventura S, Wartawan Senior yang memiliki pengalaman kerja di beberapa media terkemuka di Indonesia, Meski harus berjuang melawan penyakit Jantung yang dideritanya, Almarhum tetap Produktif berkarya di bidang jurnlistik dan terakhir bekerja sebagai Pemimpin Redaksi di KLIK BANTEN, tulisan diatas adalah buah karya Almarhum menjelang tutup usia pada Tanggal 7 Juni 2017.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 14 =