Revisi UU KPK dan Skandal Korupsi

DALAM hal cinta, kita mendengar pepatah kuno,”Cinta ditolak dukun bertindak”. Pepatah ini diungkapkan, misalnya, ketika ada penolakan ungkapan rasa cinta dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang sangat dicintainya. Ketika cinta sang laki-laki itu ditolak, ia menggunakan dukun sebagai sarana guna mendapatkan cintanya. Secara analogis, dalam hal politik, utamanya dalam kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP), pepatah tersebut berjelma menjadi ”Dibongkar KPK revisi dilakukan”.

Ketika sebagian besar anggota DPR disebut KPK terlibat dalam kasus korupsi e-KTP, mereka memanfaatkan kuasa legislasi sebagai ‘dukun’ guna mendapatkan harta haram yang ditimbunnya dari hasil kerja korupsi. Kuasa legislasi digunakan untuk merevisi Undang-Undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002 tanpa melihat tingkat kebutuhan atau urgensinya.

Revisi ini tentunya dilakukan guna mengamankan harta itu. Harta itu ibarat perempuan cantik yang mesti dikejar walau menguasakan atau menggunakan ‘dukun revisi’—kuasa untuk mengutak-atik pasal-pasal sebagai sarana perlindungan diri dari gempuran KPK.

Wajar memang ketika wacana revisi tersebut digulirkan. Pasalnya, banyak orang besar di negeri kita ini turut terseret dalam kasus korupsi megaproyek e-KTP itu. Hal ini bisa dilihat dalam surat dakwaan Penuntut Umum KPK terhadap dua terdakwa kasus korupsi e-KTP: mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Nama-nama orang besar itu di antaranya Ketua DPR Setya Novanto (saat itu Ketua Fraksi Golkar) diduga menerima 11 persen atau Rp 574,2 miliar dari total dana Rp 5,9 triliun, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (anggota DPR 2009-2014): USD84.000 atau Rp 1,1 miliar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Ketua Komisi II DPR saat itu): USD20.000, Gubernur Sulawesi Utara (Wakil Ketua Badan Anggaran DPR): USD1,2 juta, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Marcus Mekeng: USD1,4 juta, Mirwan Amir (Wakil Ketua Banggar: USD1,2 juta, anggota Banggar dari PKS Tamsil Lindrung: USD700.000, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi: USD4,5 juta atau lebih dari Rp 60 miliar, mantan Ketua DPR Ade Komarudin: USD100.000, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum: USD5,5juta, anggota Komisi II dari PKS Jazuli Juwaini: USD 37.000, Marzuki Ali (Ketua DPR dari Partai Demokrat): Rp 20 miliar.

Tak hanya itu, tapi juga partai politik pun turut disebut menerima aliran uang haram dari dana e-KTP itu, yakni Partai Golkar sebesar Rp 150 miliar, Partai Demokrat: Rp 150 miliar, PDIP: Rp 80 miliar, dan partai-partai lainnya: Rp 80 miliar. Pembagian uang haram ini, menurut dakwaan jaksa KPK, diperankan oleh Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)—telah menjadi tersangka.

Walau memang nama-nama besar itu masih berstatus sebagai saksi, tentunya kegelisahan pun tak bisa dielakkan. Kegelisahan akan kemungkinan ditetapkan sebagai tersangka ini memicu adanya upaya revisi UU KPK. Rupanya nama-nama besar tersebut, khususnya di lembaga legislatif, ketakutan. Takut nama mereka tak sekadar disebut, tapi juga disangka, dituntut dan didakwa, bahkan dipidana, lantas mereka menggunakan kuasa merevisi UU KPK di tengah ‘pembongkaran’.

Tidak salah jika memang revisi itu dilakukan untuk memperkokoh kedudukan KPK sebagai lembaga antirasuah dalam memberantas aksi korupsi di negeri ini. Namun, revisi sangatlah ditolak jika ada boncengan kepentingan terselubung: kepentingan untuk melegalkan perilaku korupsi. Hukum (regulasi) yang telah dibuat harus dijalankan. Hukum tak boleh hanya ditegakkan bagi kaum kecil, tapi juga bagi para pembuatnya yang melanggarnya sendiri.

Karenanya, jika harus ada revisi, DPR harus mengemukakan alasan atau penalaran yang logis. Menurut Akhadiah, dkk. (1997), penalaran ialah proses pemikiran untuk memperoleh simpulan yang logis berdasarkan bukti (evidensi) yang relevan. Dengan begitu, penalaran ialah proses penafsiran fakta sebagai dasar untuk mengambil simpulan.

Pandangan ini ingin menegaskan bahwa pengambilan suatu keputusan, seperti halnya revisi UU KPK tak boleh menurut selera, tapi harus menurut pemikiran logis-faktual. Jika ada fakta yang logis, misalnya, KPK mengingkari regulasinya dengan menerima gratifikasi; kerapkali melakukan kriminalisasi, dsb, maka tak ada penolakan untuk merevisi UU itu. Sebaliknya, jika revisi dilakukan tanpa berdasarkan fakta atau bukti yang relevan, saya kira, DPR tengah terjebak dalam kesesatan berpikir (penalaran).

Karena itu, wajar kalau sebagian masyarakat menilai revisi UU KPK dipakai DPR sebagai alat (sarana) untuk melindungi diri dari jeratan hukum; untuk mengamankan harta berlimpah dari perilaku korupsi; dan untuk terus menghasilkan uang dari pekerjaan terlarang (korupsi).

Dengan demikian, kebutuhan fisik-materil bisa terpenuhi. Kedua, fungsi regulatori (mengatur): dipakai untuk mengontrol/mengendalikan orang lain. Dengan fungsi ini, DPR memiliki kesemenaan leluasa untuk bisa mengendalikan KPK yang tengah membongkar kasus korupsi besar di negeri ini.

Melalui revisi, DPR memanfaatkan fungsi kontrolnya dalam mengendalikan KPK. Tak hanya itu, DPR juga melancarkan fungsi legislasinya guna melemahkan kewenangan KPK dalam memberangus aksi korupsi. Ketiga, fungsi imaginatif: dipakai untuk menciptakan dunianya sendiri. Dalam fungsi ini, DPR seolah-olah hendak menciptakan dunianya sendiri, yakni dunia korupsi. Jika dunia korupsi ini tidak mau diganggu, kuasa legislasi digunakan untuk merevisi UU KPK. Sebab, ketika dunia korupsi tak diganggu, DPR dengan seenaknya mengggunakan kuasa budgeting (penganggaran) untuk menggandakan harta kekayaan.

Oleh Bonaventura S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =