Program Bedah Rumah Diminta Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

KLIK BANTEN | Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Banten meminta program perbaikan rumah keluarga miskin (bedah rumah), tahun anggaran 2017, tidak ditunggangi kepentingan politik maupun kekuasaan.

Demikian disampaikan Direktur LSM Haerudin dan Sekjen LSM Multatuli Aziz Hakim dalam kesempatan terpisah, Minggu  (30/4). Keduanya meminta program bedah rumah atau memperbaiki rumah warga miskin wajib tepat sasaran, dan benar-benar sesuai data.

Keduanya diminta tenggapan berkaitan dengan rumor yang menyebutkan program bedah rumah ditunggangi oknum dari partai politik demi pencitraan menjelang kampanye pemilihan legislatif 2019.

Haerudin maupun Aziz berharap program bedah rumah tidak  menyimpang dari azas pemerataan dan kesetaraan. Karena itu mereka berharap pihak terkait tidak terpengaruh dengan tekanan partai politik tertentu.

“Istilahnya jangan tebang pilih, dalam memilih sasaran program karena adanya tekanan politik dari partai politik tertentu.”kata Haerrudin.

Hal senada disampaikan Aziz Hakim agar program bedah rumah tidak terpengaruh tekanan dari partai politik.

“Ini demi kesejahteraan masyarakat, diteliti betul dengan cara survei semua pemukiman penduduk, dan yang ditentukan sasaran memang sudah mendesak harus diperbaiki,” kata Aziz.

Ia menambahkan program bedah rumah hanya diperuntukkan bagi rumah warga yang dinilai memang sudah tidak layak huni, tingkat prekonomian rendah, dan berada di lahan hak milik sendiri.

Oleh sebab itu, data-data rumah yang layak dibantu untuk diperbaiki harus benar-benar diteliti, sehingga program tersebut memang benar-benar tepat sasaran, tegasnya.

Selain itu, kata Aziz, pembagian perwilayah untuk mendapatkan program bedah rumah tersebut juga harus adil, hingga tidak ada kecemburuan sosial nantinya di masyarakat.

“Saya rasa, semua kabupaten di Banten harus  mendapatkan program bedah rumah, bahkan kalau mungkin dibagi sama,” ucapnya.

Sebelumnya Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi Banten melansir rumah tidak layak huni (Rutilahu) di provinsi Banten masih diatas 1 juta unit lebih. Karenanya dalam 5 tahun mendatang jumlah rumah tidak layak huni di Banten mampu diminimalisir.

“Menurut catatan dari pusat, kurang lebih, minimal ya ada satu juta rumah tidak layak huni di Banten. Nah yang sekarang ini ada intervensi dari dinas Perkim, ada juga dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sedikit,” ungkap Kepala Dinas Perkim Provinsi Banten, Muhamad Yanuar, awal Maret lalu.

Yanuar mengatakan, sampai saat ini pihaknya terus menerima verifikasi data dari dinas sosial terkait penerima Rutilahu di Banten. Karena pada tahun 2017 mendatang perbaikan Rutilahu menjadi kewenangan Dinas Perkim.

“Tahun depan ada integrasi pemanfaatan informasi yang ada. Basisnya itu adalah dari PDT tersebut. Karena tahun ini ada 850 di Dinsos dan 90an di dinas Perkim. Kalau satu tahun cuma segitu kan masih jauh dari target kita, jangan sampai nanti yang menerima bantuan itu juga salah sasaran. Nah untuk tahun ini, kita selesaikan data itu,” katanya.

Yanuar menjelaskan, setiap tahunnya Rutilahu yang berhasil dibangun oleh pemprov Banten tidak kurang dari 1000 unit rumah. Dimana secara teknis, para penerima perbaikan Rutilahu mendapatkan bantuan keuangan sebesar 15 juta rupiah untuk satu penerima.

“Untuk memaksimalkan bantuan perbaikan Rutilahu tersebut masih memerlukan pengawasan dari dinas sosial. Karena tetap pengawasan kedepan dari program itu ada di Dinsos,” ujar Yanuar.

Sementara itu kepala Dnas sosial Provinsi Banten, Nurhana mengakui sampai saat ini pendataan dan verifikasi penerima Rutilahu di Banten terus dilakukan. Dimana kabupaten Lebak dan Pandeglang menjadi wilayah yang difokuskan dalam pendataan.

“Karena kedua daerah tersebut diakui jumlah Rutilahunya lebih banyak dari daerah lain. Dimana  pemilik Rutilahu banyak ditemukan di daerah pesisir seperti Kabupaten Pandaglang dan Lebak,” jelasnya. (RED)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − two =