Plus-Minus Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memperluas pelaksanaan ujian berbasis komputer, baik untuk ujian nasional (UN) maupun ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Penyelenggaraan UN telah berlangsung sejak awal April sampai dengan Mei tahun 2017.

Sungguh, ini merupakan “kemauan baik” dan kebijakan Kemendikbud yang layak disambut positif. Meskipun pada UN tahun yang lalu sudah diujicobakan, tetapi pola implementasinya masih samar-samar.

Diakui atau tidak, selama ini sejarah UN Berbasis Kertas selalu menimbulkan kisah pahit; mulai kebocoran soal, mahalnya biaya, sindroma guru, hingga rendahnya kompetensi lulusan. Kisah itu selalu berulang hingga menjadi rutinitas peristiwa yang memilukan setiap tahun.

Tidak tahu persis berapa jumlah uang rakyat yang digelontorkan untuk membiayai UN Berbasis Kertas. Namun, menurut catatan news.okezone.com penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) setiap tahun menelan biaya Rp560 miliar. Dana penyelenggaraan UN di antaranya dipakai untuk memproduksi dan mendistribusikan 35 juta eksemplar naskah UN.

Ironisnya, mahalnya biaya UN yang digelontorkan tiap tahun tidak serta-merta diikuti dengan proses pelaksanaan UN yang akseptabel dan akuntabel. Selalu muncul suara sumbang yang menilai bahwa UN Berbasis Kertas selama ini sarat dengan kecurangan, ketidakjujuran, manipulatif, dan berbagai stigma buruk lainnya.

    Nah, melalui UNBK diharapkan berbagai stigma yang selama ini menempel dalam pelaksanaan UN bisa diminimalisir hingga ke batas yang paling limit. Setidaknya ada beberapa nilai plus apabila UNBK diimplementasikan secara optimal.

Pertama, menghemat biaya. Diakui atau tidak, UN Berbasis Kertas tak pernah lepas dari pusaran “proyek” berbiaya tinggi, mulai penyusunan soal, pencetakan, pendistribusian, pengawasan, hingga proses penilaian. Mata rantai UN berbiaya tinggi itu telah lama menggurita dalam dunia pendidikan kita, sehingga selalu saja ada upaya untuk mempertahankan “status quo” agar UN Berbasis Kertas bisa terus berlangsung demi keuntungan profit pihak-pihak terkait. Melalui UNBK, mata rantai “proyek” semacam itu paling tidak bisa terkurangi. UN tidak lagi membutuhkan kertas, tetapi sudah berbasis digital. Apalagi, anak-anak sekarang termasuk “digital natives”, sehingga secara teknis tidak banyak mengalami kendala.

Selain itu, melalui UNBK dapat mengurangi kecurangan. Dari tahun ke tahun, UN tak pernah steril dari “limbah” kecurangan. Tak hanya siswa yang melakukan kecurangan, para pemangku kepentingan dunia pendidikan di tingkat daerah ditengarai ikut terlibat dalam proses kecurangan dengan berbagai pola dan bentuk untuk meningkatkan “marwah” dan pencitraan.

Tingginya nilai UN dinilai mampu meningkatkan citra dan marwah kepala daerah yang bersangkutan. Sangat beralasan kalau selama ini kepala daerah selalu “menekan” kepala dinas pendidikan untuk berusaha dengan berbagai macam cara agar UN di daerahnya terdongkrak. Konsekuensinya, kepala dinas pendidikan “menekan” kepala sekolah, dan yang paling rentan menjadi korban adalah guru.

Tak sedikit guru yang mengidap sindrom UN akibat selalu merasakan kegelisahan rutin setiap kali UN berlangsung. Melalui UNBK, kecurangan-kecurangan yang selama ini berlangsung bisa diminimalkan.

Disamping itu, anak-anak akan terbiasa untuk bekerja mandiri dengan penuh rasa percaya diri. Soal-soal UNBK akan sangat diacak menjadi banyak variasi, sehingga kemungkinan untuk mencontek dan bekerja sama pada saat UN berlangsung sangat kecil celahnya.

Meskipun demikian, tidak lantas berarti bahwa UNBK bebas kekurangan. Setidaknya sekolah harus memiliki perangkat komputer dan server yang mampu melayani kepentingan siswa didik selama UN berlangsung. Sementara, realitas saat ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang menganga lebar antara sekolah di daerah pedesaan dan perkotaan dalam soal kemajuan teknologi informasi. Analoginya, anak-anak di perkotaan sudah melaju mulus di atas jalan tol, sementara anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan yang minim komputer dan jaringan internet masih bersikutat di balik semak-semak.

Kondisi riil semacam ini perlu dipertimbangkan secara cermat sebelum UNBK benar-benar diterapkan di semua wilayah. Paling tidak, pemerintah perlu “jemput bola” dengan memberikan subsidi yang memadai dalam pengadaan perangkat komputer berikut paket pelatihannya. Jika hak-hal yang terkait dengan pengadaan perangkat komputer dan pelatihan teknisnya bisa tertangani dengan baik, agaknya UNBK menjadi pilihan yang tepat sebagai pengganti UN Berbasis Kertas.

Oleh : Bonaventura S


   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 12 =