Orang Besar Mencuri

Media massa dalam bulan minggu terakhir ini, sangat getol memberitakan kasus korupsi e-KTP yang merugikan rakyat Rp.2,3 triliun lebih. Ini kasus mencuri secara legiun yang paling besar di Negara ini. Ada sekitar 85 nama orang besar yang disebut dalam sidang Pengadilan Tipikor di Jakarta 9 Maret lalu. Mereka berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR-RI, dan politisi senior partai Golkar, Demokrat, PDIP.

Sungguh! Mereka telah menunjukan kehebatan mereka dalam menghabiskan uang negara, walau Presiden Joko Widido sendiri mengatakan bahwa —Rp 6 triliun hanya untuk KTP plastik dan Rp 2,3 triliun digasak habis oleh orang besar yang kita hormati selama ini. Apa yang salah dengan orang besar kita?

Pertama, mereka mencuri atas nama kita. Mereka menjadi besar karena kita telah memilih mereka berkali-kali dalam pemilu legislatif dan mereka keluar sebagai pemenang.

Dalam kesehariannya, mereka duduk sebagai anggota komisi dan atau sebagai pimpinan komisi dan atau sebagai ketua fraksi. Suatu jabatan yang sangat besar dan mulia di dunia ini. Rakyat mana yang tidak menghormati mereka? Semua rakyat termasuk setanpun menaruh hormat dan segan terhadap orang besar ini.

Kemanapun orang besar ini berjalan, uang seakan tidak masalah baginya. Siapapun, instansi, kantor, lembaga, organisasi, kelompok, paguyuban manapun yang meminta bantuannya, senantiasa dijawabnya enteng:” oke, tolong dibuatkan proposal”.

Proposal berdatangan dari seluruh penjuru dapil. Dia harus menjawab permintaan dengan rupiah agar bisa terpilih lagi untuk periode berikutnya. Begitu seterusnya. Bukankah ini dia mencuri untuk kita? Dengan kata lain dia berbuat baik dengan uang hasil curian.

Memang. undang-undang pemilu legislatif tidak membatasi masa jabatan anggota DPR/DPRD untuk hanya satu periode (lima tahun saja) atau hanya dua periode (sepuluh tahun saja). Mengapa harus begini?

Semakin lama nama mereka semakin disebut-sebut sebagai pencuri uang rakyat, walau secara hukum selalu ada adagium” praduga tak bersalah”. Dan kita yang telah memilih mereka sudah harus berpikir, semoga mereka tidak bersalah karena mereka orang baik yang mewakili hati nurani kita selama ini atau mereka harus berani mengakui kesalahan mereka.

Perkara mencuri legiun seperti ini, yakinlah bahwa KPK hanya memproses dua orang mantan pejabat Kemendagri, mas Irman dan Sugiharto yang menjadi pelaku utama membagi-bagi jarahan tersebut kepada 83 orang besar yang ada di dalam Komisi II DPR-RI, para politisi Senior Golkar, Demokrat, PDIP. Atau mungkin paling banter hanya Gamawan Fauzi mantan Menteri Dalam Negeri yang memiliki kuasa pengguna anggaran Rp. 5,9 triliun tersebut. Selebihnya tidak ada urusan lagi.

Oleh : Bonaventura S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =