Penyaluran BOS Telat, Pj. Gubernur Banten Dinilai Lakukan Pembiaran

KLIKBANTEN | Direktur LSM Garda Banten, Haerudin menilai Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Nata Irawan ikut andil dalam keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan pertama 2017. Karena terdapat indikasi kesengajaan penempatan alokasi BOS di anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL), bukan pada Belanja Langsung (BL).

Menurut Haerudin, sebagai ASN dari Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan tentu mengetahui bahwa anggaran BOS untuk sekolah menengah negeri dan sekolah khusus negeri sesuai Permendagri 21 tahun 2011 harus ditempatkan pada pos anggaran belanja langsung (BL), bukan ditempatkan di pos anggaran belanja tidak langsung (BTL) sehingga menjadi penghambat pada penyaluran BOS.

“Pj. Gubernur Banten ikut andil dalam keterlambatan penyaluran BOS karena melakukan pembiaran terjadinya kesalahan penempatan anggaran BOS pada pos BTL. Mestinya sebelum pengesahan APBD 2017, Nata Irawan bisa mengantisipasi kesalahan tersebut dengan cara memerintahkan Kepala Dindikbud, Engkos Kosasih untuk taat aturan,” tegas Haerudin, kepada Klik Banten, Minggu (9/4), di Serang.

Selain itu, lanjut Haerudin,  Nata Irawan juga dinilai telah melakukan kebohongan publik karena mengatakan penyaluran BOS dan BOSDA sudah selesai sebagaimana dikutip dari http://Megapolitan.indopos.co.id/read/2017/04/06/94069/Banten-Klaim-Tercepat-Penyaluran-BOS

“Pernyataan Nata Irawan tentang penyaluran BOS dan BOSDA sudah selesai itu tidak sesuai dengan kondisi rill dilapangan dan ini merupakan bentuk kebohongan publik yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang Penjabat Gubernur,” kata Haerudin.

Sebagaimana diketahui, kesalahan penempatan anggaran Bos pada APBD Banten 2017 menyebabkan  penyaluran dana BOS menjadi terlambat. Hingga akhir Maret lalu, dana BOS belum disalurkan ke rekening masing-masing sekolah. Padahal dana BOS triwulan pertama 2017 tersebut sudah dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak tanggal 23 Januari 2017 senilai Rp. 403 miliar lebih. RKUD Banten adalah Bank Banten.

Sesuai aturan, seminggu setelah dana BOS masuk ke RKUD harus sudah disalurkan ke rekening masing – masing sekolah. Namun hingga akhir Maret lalu dana BOS yang berasal dari DAK Nonfisik 2017 itu belum juga disalurkan ke rekening masing – masing sekolah.

Hal senada dikatakan oleh Sekjen LSM Multatuli, Azis Hakim. Menurutnya, Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan ikut bertanggungjawab atas keterlambatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Banten.  Karena terdapat indikasi kesengajaan penempatan alokasi BOS di anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL), bukan pada Belanja Langsung (BL).

Azis mengingatkan, dana BOS memiliki karakteristik berbeda dengan dana lainnya karena merupakan sumber dana terbesar yang dibutuhkan sekolah guna menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, keterlambatan penyaluran dana BOS berakibat pada terganggunya pelayanan publik sekolah dan berpotensi memicu korupsi sistemik karena sekolah harus berhutang pada pihak ketiga.

Engkos Kosasih Abaikan Aturan

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan bahwa sebelum penetapan APBD Banten 2017, dirinya sudah mengingatkan kepada Engkos Kosasih Samanhudi selaku Kepala Dindikbud Banten untuk mengikuti aturan Permendagri  No 21 Tahun 2011 dalam penganggaran BOS namun diabaikan oleh Engkos Kosasih Samanhudi.

“Sejak awal dalam penyusunan RKA Bapeda sudah mengingatkan itu tapi kadis dikbud tetap menghendaki seperti tahun 2016. (padahal) Posisi tahun 2016, SMA/ SMK itu masih kewenangan Kab/ Kota, maka itu modelnya hibah melalui BTL. Karena tidak ada progres, Bappeda menyerah sesuai keinginan Kadindikbud,” kata Hudaya.

Akibat kesalahan penempatan anggaran BOS itu, Mendagri Tjahyo Kumolo  memberikan teguran kepada Pemprov Banten melalui SE Mendari No 903/1043/SJ tanggal 27 Februari 2017.

Teguran Mendagri melalui SE tersebut, lanjut Hudaya, harusnya diikuti karena jika proses belanjanya tetap menggunakan BTL, maka tentu ini akan jadi temuan. “Terkait dengan adanya SE Mendagri tersebut, kami berupaya untuk segera mencari solusi namun Kepala Dindikbud juga tidak pernah datang langsung saat diundang. Selalu saja mewakilkan kepada staf,” kata Hudaya.

Adanya teguran dari Mendagri terkait kesalahan penempatan anggaran BOS ternyata oleh Engkos Kosasih Samanhudi juga kembali diabaikan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya surat Tela’ah Staf No 421.3/0699-Disdikbud/2017 tanggal 10 Maret 2017.

Isi surat tela’ah staf yang ditandatangi langsung oleh Engkos Kosasih Samanhudi ini intinya Dindikbud Banten tidak bisa mengikuti saran sebagaimana SE Mendagri No 903/1043/SJ.  Tidak itu saja, dalam surat tela’ah staf itu, Engkos menyebut bahwa surat edaran No 903/1043/SJ yang dikeluarkan oleh Kementrerian Dalam Negeri tersebut tidak ada dasar hukum yang memayunginya.

Hingga berita ini dikirim, konfirmasi Klik Banten kepada Pj. Gubernur Banten, Nata Irawan via WhatsApp ke nomor ponsel 081682xxxx tidak mendapatkan jawaban.

Seperti diberitakan Klik Banten edisi sebelumnya, selalu molornya penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening masing – masing sekolah menarik perhatian dari sejumlah kalangan masyarakat. Pasalnya, sejumlah kepala sekolah dikabarkan ada yang berani mencari pinjaman kepada pihak lain untuk menutupi kebutuhan biaya operasional sekolah.

“Setiap tahun penyalurannya kok terlambat terus. Ini ada apa sebenarnya?. Setahu saya akibat molornya penyaluran dana BOS, para guru honorer di masing – masing sekolah adalah pihak yang paling terkena dampaknya karena pembayaran gajinya-pun ikut molor,” kata Direktur LSM Garda Banten, Haerudin, saat berkunjung ke Kantor Redaksi Klik Banten, Minggu (02/04/2017).

Haerudin menduga, keterlambatan penyaluran dana BOS disengajakan untuk mendapatkan bunga dari Bank, apalagi dananya cukup besar hingga triliunan rupiah. “Kan bisa saja, dana BOS yang nilainya mencapai satu triliun rupiah lebih ini sengaja ditahan dulu, disimpan di bank biar ada jasa gironya,” katanya.(ILK/ Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + seventeen =