Dana Jaspel Diduga Diselewengkan

KLIK BANTEN | Dana insentif atau disebut uang jaspel (jasa pelayanan) bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten tahun 2016 diduga diselewengkan. Dugaan ini menyusul adanya keharusan pengembalian sebagian besar uang insentif jaspel yang diterima oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan di RSUD milik Pemerintah Provinsi Banten tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Klik Banten, pada kurun waktu Maret hingga Juni 2016 lalu, alokasi dana insentif jaspel salah seorang pejabat yang bertugas pada RSUD Banten sebesar tiga puluh delapan juta rupiah lebih. Dari jumlah tersebut, pejabat tersebut ternyata hanya menerima sekitar delapan juta rupiah saja. Sedangkan tiga puluh juta rupiah sisanya diserahkan kembali ke Direktur RSUD Banten, drg. Dwi Hesti Hendarti.

Kepala Inspektorat Provinsi Banten, E. Kusmayadi, saat dikonfirmasi Klik Banten membenarkan kabar dugaan penyelewengan dana insentif jaspel tenaga kesehatan dan non kesehatan di RSUD Banten tahun 2016 tersebut. “Masih proses pemeriksaan khusus. Nantilah dikabarin hasilnya seperti apa,” kata Kusmayadi, kepada Klik Banten, pekan lalu.

Dikatakan Kusmayadi, pemeriksaan khusus dilakukan karena adanya laporan pengaduan masyarakat. Saat ditanya apakah laporan tersebut berasal dari internal RSUD Banten atau dari pihak lain, Kusmayadi hanya menyebut laporan dari masyarakat. “ya pokoknya ada laporan dari masyarakat,” elaknya.

Menurut Kusmayadi, akhir Maret 2017 mendatang proses pemeriksaan khusus pada kasus dugaan penyelewengan dana insentif jaspel tersebut dapat segera diselesaikan. “Targetnya akhir Maret (2017) sudah ada hasil pemeriksaannya,” katanya.

Sementara itu Direktur Utama RSUD Banten, drg. Dwi Hesti Hendarti saat dikonfirmasi Klik Banten mengklaim bahwa tidak ada masalah dengan pemberian maupun pemanfaatan dana insentif jaspel tenaga kesehatan dan non kesehatan di RS yang ia pimpin. Adapun terkait dengan pengembalian dana jaspel adalah kebijakan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama seluruh managemen di RSUD Banten.

Dikatakan Dwi Hesti, kesepakatan dilakukan karena RSUD Banten pada tahun 2016 lalu sedang ada proses penilaian Akreditasi. Sementara anggaran yang dikelola oleh RSUD pada 2016, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBD Banten tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan seluruh kegiatan yang terkait dengan proses penilaian akreditasi tersebut.

Tahun 2016 lalu, lanjut Dwi Hesti, anggaran yang disediakan untuk peningkatan kapasitas aparatur di RSUD Banten sekitar Rp.300 juta, sementara kebutuhannya jauh lebih banyak. Salah satu kegiatan yang dananya tidak ada dalam anggaran adalah kegiatan pelatihan perawat.

“Salah satunya untuk kegiatan pelatihan perawat. Jadi ngga ada masalah karena dana tersebut sebenarnya hanyalah uang titipan. Sayapun juga ikut mengembalikan. Jumlah yang saya kembalikan juga lebih besar jika dibandingkan dengan yang lain,” akunya.

Menurut Dwi Hesti, seluruh tenaga kesehatan dan non kesehatan di RSUD Banten yang berjumlah sekitar 700 orang seharusnya bersyukur dengan adanya dana insentif jaspel yang diterima serta komitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat.

“Harusnya mereka (tanpa menyebut nama) bersyukur dan tidak membocorkan masalah ini kepada pihak lain. Toh peruntukan uangnya bukan untuk kepentingan pribadi saya. Bukan untuk memperkaya diri tetapi untuk kemajuan RSUD Banten,” kilahnya.

Terkait proses pemeriksaan oleh tim pemeriksa Inspektorat Provinsi Banten, Dwi Hesti mengaku dirinya belum sekalipun dimintai keterangan ataupun diklarifikasi. “Mestinya saya juga dimintai keterangan oleh pihak Inspektorat. Biar hasil pemeriksaannya utuh dan berimbang,” harapnya.

Terpisah, salah seorang mantan pejabat RSUD Banten yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya pengembalian dana insentif jaspel yang diterimanya saat ia bertugas di RSUD Banten.

Menurutnya, uang pengembalian jaspel tersebut ia serahkan langsung kepada Direktur RSUD Banten. “Saat menyerahkan uang bersama dengan dua rekan lainnya yang jabatannya selevel  dengan saya,” akunya.
Ia juga membenarkan bahwa persoalan tersebut saat ini sedang diproses oleh tim penyidik dari Inspektorat Provinsi Banten.

“Saya sudah dimintai keterangan oleh tim pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Banten dan semuanya sudah saya jelaskan. Seinget saya ada sekitar 25 pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa,” katanya.

Namun demikian, mantan pejabat RSUD Banten tersebut mengaku tidak mengetahui adanya kesepakatan seperti yang diungkap oleh Direktur RSUD Banten.“Jangankan ikut bersepakat, tahu aja nggak. Kalau memang ada kesepakatan, mestinya ada berita acaranya. Ini kan engga. ujug – ujug kita diminta pengembalian uang dengan alasan yang tidak jelas,” cetusnya.

Untuk diketahui, dasar hukum pemberian insentif (uang jaspel kesehatan) bagi tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan FKTP milik Pemerintah daerah, seperti halnya RSUD Banten adalah Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.21 Tahun 2016.

Dalam PMK No 21 Tahun 2016, masing -masing tenaga kesehatan dan non dapat menghitung sendiri berapa jumlah uang jaspel yang semestinya mereka terima. Rumusan tersebut adalah persentase kehadiran x (jenis ketenagaan + masa kerja + rangkap tugas administrasi + tanggungjawab program yang dipegang ) x jumlah dana jasa pelayanan.

Pemberian insentif tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan di RSUD Banten juga merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten No 1 Tahun 2016.

Perda No 1 Tahun 2016, bab XVII Insentif Pemungutan ayat (1) tertulis Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Ayat (2), Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ayat (3), ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Hingga berita ini dikirim, Klik Banten belum memperoleh informasi apakah setelah ditetapkannya Perda No 1 Tahun 2016 pada 4 Maret 2016 lalu, Rano Karno selaku Gubernur Banten saat itu telah menandatangani Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif jasa pelayanan kesehatan. (ILK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =